-
desa dikerahkan untuk
menutupi segala kebobrokan dan menjauhkan PRD dari rakyat, dengan tujuan agar PRD ti
dak
dijadikan alat perjuangan politik oleh rakyat. Bahkan media massa pun dikonsolidasi secara
paksa untuk memberitakan dalih
-
dalih palsu itu
--
yang digunakan untuk menyerang kami.
PRD adalah suatu partai politik yang lahir di tengah
-
tengah masyarakat In
donesia yang
mengalami kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini sedang menghadapi
diktator Jenderal (Purn) Soeharto yang anti demokrasi dan anti rakyat.
Seperti kita tahu kondisi perpolitikan di Indonesia di bawah kekuasaan diktator Jenderal
(Purn)
Soeharto sangat jauh dari impian rakyat, dan partai
-
partai yang selama ini ada belum mampu
tampil mandiri dan berakar di kalangan masyarakat. Di sinilah PRD lahir!
Di lain pihak kita melihat sendiri kebodohan kediktatoran Soeharto yang menuduh PRD
adalah
jelmaan PKI dengan alasan bahwa PRD secara struktur mirip dengan PKI yang mempunyai
ormas underbouw. Betapa tidak? Bukankah struktur PRD yang mempunyai serikat buruh (PPBI);
serikat tani (STN); serikat mahasiswa (SMID) dan organisasi kebudayaan (JA
KKER), adalah hal
yang biasa digunakan dalam partai politik manapun. Dulu pun, seperti PSI, NU, PNI, MURBA
mempunyai struktur organisasi massa seperti itu. Bukankah GOLKAR pun mempunyai organisasi
massa juga? Bisa kami jelaskan bahwa dalam praktek politik,
partai politik mempunyai organisasi
massa sektoral yang berafiliasi kepadanya untuk melakukan pemberdayaan politik. Dan itu
adalah hal yang biasa. Justru jika partai politik melakukan pemberdayaan politik ke massa rakyat
tanpa didukung oleh organisasi mas
sa sektoral, maka ia akan jauh dari persoalan dan aspirasi
berbagai sektor masyarakat. Sebaliknya, jika partai politik mempunyai organisasi massa sektoral,
maka ia menjadi tahu dan paham apa persisnya kebutuhan rakyat.
Meski demikian halnya, kami terpaks
a untuk mengatakan dengan tegas bahwa PRD berbeda
dengan GOLKAR, walaupun sama
-
sama mempunyai organisasi massa yang berafiliasi
dengannya. GOLKAR membentuk organisasi massa dari atas justru untuk memperkuat
pengabdiannya kepada kekuasaan. Karena itu jangan
heran bila isinya dipenuhi oleh birokrat
atau tentara, yang lebih peka pada kebutuhan politik kekuasaan ketimbang kebutuhan sektor
organisasi massa yang didudukinya. Mereka tidak peduli dengan upah buruh murah yang
dijajakan kepada modal, baik dalam neger
i maupun asing, petani yang digusur oleh 200
konglomerat, atau dikorbankan atas nama pembangunan kekuasaan diktator Jenderal (Purn)
Soeharto.
Sedangkan PRD justru menampung aspirasi rakyat yang tertindas dan siap dengan rakyat
membebaskan diri dari penin
dasan diktator Jenderal (Purn) Soeharto. Dan PRD didirikan bukan
untuk memenuhi kebutuhan rezim ini, tetapi dari segi politik menginginkan Indonesia yang
demokratis, dan dari segi ekonomi menginginkan Indonesia yang lebih adil dengan cara menolak
monopoli
oleh pihak swasta serta mendukung terwujudnya sistem koperasi. Di atas semua itu,
yang harus diperhatikan, bahwa jika ada partai politik mempunyai struktur seperti halnya PRD,
yang memiliki ormas sektoral maka itu tidak berarti harus disebut PKI.
Kepada
kaum Buruh, Petani, Pemuda, Mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami
cintai.
Sekarang ini kami disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Di hadapan umum, kami didera oleh dakwaan Jaksa wakil dari pengua
sa yang
sama. Penguasa ini juga yang telah menolak
hak
124 pendukung Megawati Soekarnoputri ketika
duduk di ruangan ini beberapa bulan lalu. Memang kami tak mengenal mereka secara pribadi,
tapi, yakinlah bahwa kami mengenal dan memahami mimpi
-
mimpi mereka.
Kami mengenal baik
kehormatan dan martabat yang mereka peroleh, ketika dipukul, dilukai, diusir, ditangkap dan
menyaksikan kawan
-
kawan mereka mati kemudian didudukkan di kursi terdakwa dan dihadapkan
dengan saksi
-
saksi pembual yang dihadirkan oleh para ja
ksa.
Dan sekarang pula, pada kursi
-
kursi ini telah didudukkan kader
-
kader PRD
:
Budiman
Sudjatmiko, Yakobus Eko Kurniawan, Ignatius Damianus Pranowo, Garda Sembiring dan Suroso
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian juga di Pengadilan Negeri Jakart
a Selatan,
penguasa telah menyeret Petrus Hari Hariyanto, Wilson, I Gusti Agung Anom Astika, Ken Budha
Kusumandaru, Ignatius Putut Ariantoko dan Victor da Costa.
Tindakan politik kediktatoran Jenderal (Purn) Soeharto yang sedemikian rupa ini, tak lain ad
alah
untuk menutupi kesalahannya sekaligus membuat legitimasi baginya untuk membuang tanggung
jawab perbuatannya terhadap PDI.
Rakyat Indonesia yang kami cintai,
Tapi apakah perjuangan demokrasi akan surut karenanya? Sebagaimana kasus rekayasa
tersebut
merupakan bagian dari alotnya penguasa dalam mempertahankan kemampuannya,
maka perjuangan Megawati dalam menegakkan kemandirian partai pun tidak terpisah dari arus
perubahan. Kenyataan ini tidak perlu ditutup
-
tutupi kejelasannya. Kita tahu betul apa arti
`
kemandirian partai" di mata rezim ini.
Apa yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak bisa diterima dan yang dianggap potensi
ancaman adalah ketika PDI akan menjadi partai alternatif. Yakni, ketika partai politik kembali
menemukan kambali basis massanya.
Upaya
-
upaya penjegalan terus dilakukan. Sedapat
mungkin PDI dicegah agar tidak bisa melakukan konsolidasi.
Lagi
-
lagi upaya penjegalan itu ditandai dengan turut campurnya birokrasi dalam persoalan
mekanisme internal organisasi. Di samping itu, kepentingan
elemen
-
elemen ini ada karena
memang mereka ditanam oleh penguasa sebagai agen
-
agennya. Elemen
-
elemen ini sebagian
besar terdiri dari birokrat partai yang mapan. Mereka ini disemaikan dan dilahirkan sejak Orde
Baru dengan OPSUS (Operasi Khusus)
-
nya Ali Mo
ertopo melakukan pembersihan partai
-
partai
politik. Mereka tetap menginginkan partai
-
partai politik, dalam hal ini PDI, sebagai sub
-
sistem dari
sistem kekuasaan yang ada.
Manusia
-
manusia jenis ini yang lama bercokol dalam partai, tidak bisa menerima gay
a
kepemimpinan politik yang baru. Karena mereka menyadari betul bahwa kemandirian partai
politik akan cenderung menghadapkan partai dengan kepentingan penguasa. Padahal selama ini
birokrat
-
birokrat tua dalam partai banyak menggantungkan legitimasinya pada
ketiak penguasa.
Mereka adalah untaian bom waktu yang dikalungkan di lehermu, yang siap meledak kapan saja
jika kerongkonganmu berteriak "terlalu keras" menuntut perubahan !
Pengertian "pembina politik" oleh pemerintah, pada tingkatan praktis sungguh
-
s
ungguh ganjil
dalam hubungan birokrasi (sebagai lembaga negara) dengan partai (sebagai lembaga
masyarakat). Restu dan "pembinaan politik" oleh penguasa dalam menentukan kebijakan partai,
pada prakteknya, dianggap sama atau bahkan lebih diperhitungkan diban
dingkan kedaulatan
anggota.
Pengalaman
-
pengalaman kongres PDI, muktamar PPP atau Musyawarah Nasional Golkar
sekalipun, merupakan arena di mana penguasa banyak menentukan. Hal tersebut sangat
kentara pada setiap momentum konferensi partai pada tingkat dae
rah maupun cabang. Tradisi ini
telah melekat sejak rezim Orde Baru menggariskan kebijakannya dalam berurusan dengan
partai
-
partai politik maupun organisasi
-
organisasi kemasyarakatan.
Konggres IV PDI di Medan pada 21
-
25 Juli 1993 yang dikacaubalaukan apa
rat adalah satu
contoh. Ia menjadi contoh bagaimana Soeryadi, yang pada waktu itu "masih" tidak disukai
pemerintah, dijegal agar tidak terpilih sebagai ketua umum partai. Berbagai pernyataan para
pejabat sipil dan militer, dan tindak aparat keamanan membia
rkan kacaunya kongres adalah
bukti nyata. Pada waktu itu, skenario menyingkirkan Soeryadi berjalan mulus.
Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya, pada Desember 1993, merupakan contoh lain. Kekuatan
"arus bawah" yang direpresentasikan oleh utusan
-
utusan daera
h dan cabang mampu menolak
dan melawan intervensi ini. Sebagian besar dari mereka mencalonkan dan memilih Megawati,
walaupun dengan susah payah. Karena sejak awal, upaya campur tangan pemerintah sudah
dilakukan dengan cara mengintimidasi para utusan ke kon
gres agar tidak sampai. Saat kongres
pun panitia lebih banyak menggantungkan keputusan kepada penguasa, bukan berdasarkan
pendapat sebagian besar peserta kongres.
Tanpa tahu malu, panitia kongres menunda
-
nunda jalannya sidang menunggu kata putus dari
par
a birokrat Departemen Dalam Dalam Negeri. Birokrat
-
birokrat pemerintah, yang menamakan
dirinya "pembina politik," turut hadir secara mencolok pula di Surabaya.
Walaupun dengan cara berliku
-
liku, akhirnya Megawati berhasil terpilih berdasarkan suara
sebag
ian besar peserta kongres pada Munas PDI pada 22 Desember 1993 di Jakarta.
Cara
terpilihnya Megawati ini merupakan terobosan keluar dari tradisi yang selama ini ada. Begitu juga
dengan gaya kepemimpinan yang dijalankannya. Ini ditandai dengan hal
-
hal sebag
ai berikut:
Kemunculan Megawati sebagai ketua partai melalui KLB dan Munas, benar
-
benar menunjukkan daya dobrak politik "arus bawah." Politik inilah yang sanggup
menantang skenario rekayasa oleh penguasa, khususnya dalam pemilihan ketua
partai yang sel
ama ini telah menjadi jatah ritual penguasa. Dan dalam
momentum tersebut, "arus bawah" ini memperoleh kemenangan gemilang.
Kepemimpinan Megawati mengubah PDI dari sekedar "electoral machine"
menjadi partai politik yang tanggap terhadap persoalan
-
perso
alan rakyat.
Megawati setidaknya telah menampilkan diri sebagai seorang pimpinan politik
yang memiliki visi pembaruan. Dan selama kepemimpinannya, tema
"kemandirian partai," "menegakkan kedaulatan rakyat," dan semacamnya selalu
muncul dalam pidatonya. Buka
n sesuatu yang luar biasa jika tema
-
tema tersebut
dibicarakan dalam seminar
-
seminar atau ditulis dalam jurnal
-
jurnal akademis.
Tetapi sungguh berbeda maknanya ketika disampaikan berulang
-
ulang di
hadapan massa rakyat.
Kemunculan gaya kepemimpinan ini berasal dari maraknya isu
-
isu hak asasi
manusia dan demokratisasi. Adalah berbahaya di mata penguasa jika isu
-
isu
yang selama ini disuarakan oleh gerakan prodemokrasi ekstra
-
parlementer,
kemudian dilancarkan juga oleh ke
kuatan politik yang memiliki fraksi di DPR.
Pertemuan dua arus politik inilah yang ditakutkan penguasa Orde Baru, terutama
dalam menghadapi Pemilu 1997 dan Sidang Umum (SU) MPR 1998. Kedua arus
ini (politik intra dan ekstra parlementer) semakin saling meng
kait dengan
membawa potensinya masing
-
masing. Di bawah kepemimpinan Megawati, PDI
sedang berproses menyatukan diri dengan gerakan
-
gerakan sosial. Sungguh
keliru kalau rezim Soeharto mencoba mengerti semua ini dengan mantra
-
mantra
`konspirasi' (persekongkol
an) atau `penunggangan.'
Ia merupakan hasil dari
hukum gerak perkembangan masyarakat.
Ketiga hal yang kami sebutkan di atas telah memberi sumbangan bagi kehidupan politik di
Indonesia. Ia telah membuka satu tahap di tengah upaya panjang menegakkan kedaula
tan
rakyat. Ia telah menyumbangkan kosa kata "arus bawah" yang gemilang itu. Dan khususnya, ia
telah memberi makna baru dalam kehidupan partai politik.
Penguasa harus mengakui bahwa benih tantangan terhadap sistem dan praktek politiknya juga
telah menyeb
ar dalam salah satu bagian sistem yang dibangunnya sendiri. Ini adalah
keniscayaan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar