/marjuwmdodech bahan kompasiaan: 2016

Sabtu, 05 November 2016

Jumat, 04 November 2016

tema

Segala puji bagi Alloh yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kesejahteraa dan kepentingan manusia. Tuhan yang kasih sayangnya tidak terhingga, Tuhan yang kekuasaan-Nya tiada yang menandinginya, Tuhan yang maha tinggi dan maha mulya. Hanya kepada-Nya kita menyembah da berserah diri, dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.
Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berakhlak Al-Qur’an dan yang maksum dari segala dosa.
Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pidato pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah judul : PEMUDA HARAPAN
Saudara-saudara yang dirohmati Alloh :
Alloh berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya :
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Alloh” (QS. Ali Imron : 11)

Dalam ayat tersebut, umat Islam merupakan umat yang terbaik penciptaannya. Umat yang memiliki keunggulan dibanding umat lainnya. Umat Islam ditakdirkan memiliki keunggulan dalam kaitanya sebagai kholifah dimuka bumi. Akan tetapi kondisi umat islam saat ini belum menunjukan keunggulan yang sebenarnya. Seandainya kita bersikap jujur dan merenungkan kembali kondisi umat Islam saat ini. Kemerosotan da kemunduran umat islam dikarenakan sikap umat islam tahap demi tahap telah meninggalkan taulada dari pribadi yang mulia, Nabiyulloh Muhammad SAW.
Faktor inilah yang menjadikan umat islam kehilangan potensi dan keunggulan. Potensi ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur’an merupakan bukti nyata, akan tetapi kita justeru cenderung meninggalkan nilai-nilai Al-Qur’an dan menjadikan tren hedonisme sebagai tuntunan kehidupan kita.
Sebagai pemuda yang akan memegang nasib umat dimas mendatang, kita seharusnya mulai menyadari dan mengadakan perubahan mulai sekarang. Kita seharusnya tidak mengikuti meniru pola kehidupan pemuda pemudi yang lebih mengidolakan artis daripada ulama. Kita lebih mengenal lagu-lagu yang tidak mendidik daro pada fatwa-fatwa ulama, hadist-hadist nabi bahkan kandungan Al-Qur’an. Pergaulan pemuda-pemudi sudah begitu bebas, mereka bergaul dengan pergaulan ala barat, dan meninggalkan pergaulan ala timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Sebagai pemuda yang berperan ditengah umat dimasa datang, Kita harus mampu dan memiliki

Minggu, 09 Oktober 2016

pengduan

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktk suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi. Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.

BENTUK-BENTUK KORUPSI

Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
Penggelapan dalam jabatan
Pemerasan dalam jabatan
Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
Delik gratifikasi

TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

LAYANAN PENGADUAN KPK
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.
KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM (KWS)
Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS).
Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.
Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.
FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

Pengaduan disampaikan secara tertulis
Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
Sumber informasi untuk pendalaman
Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN
Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
Laporan hasil audit investigasi
Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
Foto dokumentasi
Surat, disposisi perintah
Bukti kepemilikan
Identitas sumber informasi

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
PO Box 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

komplein

praktik hukum acara pidana dikenal adanya istilah laporan dan pengaduan. Apa perbedaannya? Pengertian laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP). Lebih lanjut Anda dapat membaca artikel Perbedaan Pengaduan dengan Pelaporan.

Salah satu kewenangan polisi adalah menerima laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Melayani masyarakat merupakan tugas utama polisi (lihat Pasal 13 huruf c jo. Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Kepolisian).

Pengaturan lebih lanjut mengenai laporan tindak pidana diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”). Ketika masyarakat melakukan pelaporan, maka polisi akan membuat laporan polisi berdasarkan laporan masyarakat yang disebut dengan Laporan Model B (Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 14/2012).

Memang sudah sepatutnya laporan mengenai suatu tindak pidana ditindaklanjuti oleh polisi. Akan tetapi, terkadang laporan tersebut tidak kunjung mengalami perkembangan. Pelapor dalam hal ini dapat melakukan upaya pengaduan masyarakat (“Dumas”) sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2012”).

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 2/2012 Dumas dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung.

Dumas secara langsung (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 2/2012), merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:

a. Sentra Pelayanan Dumas; dan

b. setiap Pegawai Negeri pada Polri.

Sedangkan, Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui:

1. surat

2. Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan;

3. website dan e-mail Polri;

4. telepon, faksimili, atau SMS;

5. media massa dan jejaring sosial;

6. surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan

b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat;

7. surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda)

Dumas dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung mengenai komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, serta permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian (Pasal 5 huruf a dan d Perkapolri 2/2012).

Dumas dapat disampaikan kepada Sentra Pelayanan Dumas mulai dari tingkat Polsek hingga tingkat Mabes Polri (Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 2/2012).

Penanganan dumas ditangani oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 24 Perkapolri 2/2012 yaitu

a. Itwasum Polri, untuk lingkungan Polri;

b. Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri;

c. Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri;

d. Itwasda, untuk lingkungan Polda, Polres, dan Polsek;

e. Bagwassidik Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda;

f. Bidpropam Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda; dan

g. Siwas, untuk lingkungan Polres dan Polsek.

Jadi, pelapor yang laporannya tidak ditindaklanjuti oleh polisi dapat melakukan upaya pengaduan masyarakat melalui cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengaduan masyarakat dapat ditujukan untuk komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, serta permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri.

pangkat polisi

Pangkat PERWIRA itu warnanya kuning keemasan, sedangkan golongan BINTARA itu warnanya silver/perak.

Dalam organisasi kepolisian digunakan sistem hierarki yang bertujuan untuk menjaga agar perintah dari atas dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sebagai sistem pengendalian. Hierarki berbanding lurus dengan karier, ditandai dengan pangkat.

Berikut saya gambarkan perjalanan karier dari BINTARA:

- Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), setelah 4 tahun menjadi

- Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), setelah 4 tahun menjadi

- BRIGADIR, setelah 4 tahun menjadi

- Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA), setelah 5 tahun menjadi

- Ajun Inspektur Dua (AIPDA), setelah 2 tahun menjadi

- Ajun Inspektur Satu (AIPTU). Ini adalah pangkat tertinggi di golongan BINTARA.

Kalau perwira pangkatnya dibagi tiga golongan, yaitu PAMA (Perwira Pertama), PAMEN (Perwira Menengah), dan PATI (Perwira Tinggi).

PAMA terdiri dari:

- Inspektur Polisi Dua (IPDA), setelah 3 tahun menjadi

- Inspektur Polisi Satu (IPTU), setelah 6 tahun menjadi

- AKP, setelah 2 tahun menjadi

PAMEN terdiri dari:

- Komisaris Polisi (KOMPOL)

- Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

- Komisaris Besar Polisi (KOMBES)

PATI terdiri dari:

- Brigadir Jenderal Polisi (BRIGJEN)

- Inspektur Jenderal Polisi (IRJEN)

- Komisaris Jenderal Polisi (KOMJEN)

- Jenderal Polisi

Yang patut diperhatikan adalah, di atas pangkat KOMPOL hingga JENDERAL, lamanya kenaikan pangkat tersebut menyesuaikan pendidikan, prestasi, jabatan, dan hasil assessment.

welix

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal adanya istilah laporan dan pengaduan. Apa perbedaannya? Pengertian laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 2/2012 Dumas dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung.

Dumas secara langsung (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 2/2012), merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu secara langsung melalui:

a. Sentra Pelayanan Dumas; dan

b. setiap Pegawai Negeri pada Polri.

Sedangkan, Dumas secara tidak langsung, merupakan pengaduan yang disampaikan oleh pengadu melalui:

1. surat

2. Tromol Pos 7777 atau kotak pos Dumas Mabes Polri atau pada masing-masing kesatuan kewilayahan;

3. website dan e-mail Polri;

4. telepon, faksimili, atau SMS;

5. media massa dan jejaring sosial;

6. surat Dumas melalui lembaga kemasyarakatan:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan

b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Advokat;

7. surat Dumas melalui Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat), atau Tokoh Pemuda (Toda)

Dumas dapat disampaikan kepada Sentra Pelayanan Dumas mulai dari tingkat Polsek hingga tingkat Mabes Polri (Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 2/2012).

Penanganan dumas ditangani oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 24 Perkapolri 2/2012 yaitu

a. Itwasum Polri, untuk lingkungan Polri;

b. Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri, untuk lingkungan Bareskrim Polri;

c. Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri, untuk lingkungan Divpropam Polri;

d. Itwasda, untuk lingkungan Polda, Polres, dan Polsek;

e. Bagwassidik Polda, untuk lingkungan Ditreskrim Polda;

f. Bidpropam Polda, untuk lingkungan Bidpropam Polda; dan

g. Siwas, untuk lingkungan Polres dan Polsek.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Sabtu, 08 Oktober 2016

bahan ajar==https://www.facebook.com/sattooe.ewaniii

Kecenderungan inilah yang dilihat penguasa sebagai potensi ancaman bagi kemapanan dan

kekuasaan yang mereka kira takdir tak tergugat. Walau demikian kami ingin menegaskan

sekarang juga:

ahwa pada akhirnya sistem politik, ekonomi dan budaya harus tunduk di

hadapan hukum besi perubahan!

Ketika seruan akan perubahan semakin menghebat, maka yang kita butuhkan adalah sistem

baru, yang lebih mengakomodasi munculnya kekuatan

ekuatan baru dan lebih memahami

perbedaan

perbedaan. Sebab, jika tidak, jika penguasa ini bersikukuh mengawetkan sistem

yang lama, hanya ada ada dua pilihan di tengah arus perubahan: represi di satu pihak dan anarki

di pihak lain!

Di persidangan ini pul

a, kami hendak berkata kepada penguasa untuk tidak mengambil salah

satu dari dua pilihan itu, karena keduanya merupakan pilihan yang jelek. Di sini kami ingin

berbagi keyakinan dengan seluruh pejuang demokrasi akan kebenaran kata

kata Reinhold

Niebuhr:

emampuan manusia untuk berpikir dan bertindak adil, membuat demokrasi menjadi

mungkin; tapi kecenderungan manusia untuk berpikir bertindak tidak adil, membuat demokrasi

menjadi keharusan"

Rakyat Indonesia yang kami cintai, kepada siapa perjuangan ini kam

i persembahkan,

Di ruangan ini, di hadapan seluruh rakyat Ind

onesia, kami hendak menghancur

leburkan sebuah

kebohongan dan kepalsuan yang dikemas dalam selubung hukum dan undang

undang, yang

dilahirkan dari konspirasi jahat pemerintah dan ABRI.

Kebohong

an dan kepalsuan ini, yang selama ini telah penindas dan mematikan ruang gerak

kehidupan politik rakyat, bernama Lima Undang

Undang Politik Tahun 1985. Lima Undang

Undang Politik Tahun 1985 ini telah menjadi benteng pertahanan utama demi melindungi dan

mel

estarikan kekuasaan diktator rezim Orde Baru buat kurang lebih 30 tahun lamanya, kini mulai

keropos diterpa gelombang demokrasi. Semua ini sekaligus untuk membuktikan betapa Lima

Undang

Undang di Bidang Politik telah mengingkari hakekat kedaulatan rakyat y

ang ditegaskan

dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945.

Marilah kita bersama

sama mengurai satu per satu kejahatan dan kebohongan yang terkandung

dalam Lima Undang

Undang di Bidang Politik tersebut.

I. Demokrasi Di Tepi Jurang Kehancuran:

Ditindasn

ya hak rakyat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul, yang berujung pada

matinya partisipasi rakyat secara luas dan mandiri.

Partisipasi politik rakyat tidak akan pernah memiliki makna yang berarti dan akhirnya mati, ketika

rakyat hidup di bawah ne

gara yang tidak memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada

mereka, yaitu kebebasan mendirikan partai politik sendiri sesuai dengan aspirasi dan

kepentingannya.

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang

Undang nomor 3 thn 1985 ditentukan bahwa

yang dim

aksudkan dengan partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuatan sosial

politik yang merupakan hasil pembangunan dan penyederhaan

kehidupan politik di Indonesia

Dua partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan PPP dan satu golo

ngan karya.

Selanjutnya pasal 1 ayat (2) sudah mencoba menentukan definisi partai politik sebagai

"organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI atas dasar persamaan

kehendak, mempunyai kedudukan dan fungsi serta hak dan kewajiban yang s

ama dan sederajat

sesuai dengan undang

undang ini dan kedaulatannya berada di tangan anggota."

Melalui undang

undang No. 3 tahun 1985 dengan segala perubahannya dapat diketahui secara

pasti bahwa Undang

undang Kepartaian di Indonesia tidak pernah mengatu

r syarat

syarat

ataupun cara

cara pendirian Partai Politik baru, karena menurut undang

undang tersebut ya

ada hanyalah PDI, PPP, dan Golkar. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Undang

undang Kepartaian

nyata

nyata telah membunuh partisipasi politik rakyat

dalam arti pembentukan cabang partai.

Marilah kita lihat pembuktiannya. Pasal 10 ayat 1 mengatakan Partai Politik dan Golongan Karya

mempunyai kepengurusan di tingkat:



Ibu Kota Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat.



Ibu Kota Propinsi untuk Daerah Tingkat I.



Ibu Kota Kabupaten untuk Daerah Tingkat II.

Di tiap ibukota kecamatan dan desa ada/dapat ditetapkan seorang komisaris sebagai pelaksana

pengurus Daerah T

ingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.

Dengan demikian, tak dapat dipungkiri lagi bahwa ketentuan tersebut membenamkan makna dan

fungsi Partai Politik ke lubang kehancuran yang paling dalam. Sebagai alat politik Rakyat, Partai

Politik harus

mampu menjamah, merasakan, menyentuh tangis batin suara hati rakyat, sampai ke

pelosok yang terpencil sekalipun. Bagaimana mungkin Partai Politik mampu sungguh

sungguh

menterjemahkan keluh kesah, persoalan pokok rakyat ke dalam program partai yang sistema

tis

dan berorientasi kepada rakyat, jika untuk berhubungan dengan anggotanya saja harus

berhadapan dengan undang

undang yang melarangnya beroperasi hingga ke pedesaan?

Apakah dengan kenyataan seperti ini masih bisa kita tolerir pembelaan atau apologi yang

engatakan bahwa undang

undang kepartaian ini merupakan aspirasi rakyat, hanya karena

dalam proses kelahirannya, dia disetujui oleh para "wakil rakyat" di DPR? Ini adalah salah satu

kebohongan dan kepalsuan produk hukum yang tak termaafkan, yang sejak kela

hirannya "cacat

politik."

Pun ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, telah menjadi legitimasi formal buat melaksanakan

politik massa mengambang. Politik massa mengambang ini tidak hanya mengisolasi Parpol dari

Rakyat yang menjadi daya hidup dan inspirasiny

a, tapi juga menyudutkan rakyat pada posisi a

politis, asing dan jauh dari aktivitas politik praktis. Padahal, justru karena aktivitas politik itulah

rakyat Indonesia mampu merebut kedaulatan dari tangan penjajah.

Di bawah kekuasaan rezim Orde Baru, raky

at hanya diberikan "panggung" untuk berpolitik sekali

dalam lima tahun, yaitu saat pemilu.

Politik akal bulus dan licik ini, tiada lain hanya untuk membangun kesadaran yang menyesatkan

bahwa di atas segala

galanya, rakyat hanya butuh sandang dan pangan

yang cukup. Sementara

soal nasib dan masa depannya termasuk hak politiknya disubkontrakkan pada penguasa

. Mereka

sepanjang hidupnya sama sekali tak pernah memiliki rasa hormat sedikitpun kepada rakyat yang

menjadi sumber kekuasaannya. Mereka, penguasa deng

an kepala batunya, menganggap rakyat

semata

mata sebagai "anak bawang" yang tak berhak untuk ikut menentukan jalannya

"pertandingan." Penguasa dengan tak tahu malu, tak pernah menyadari bahwa rakyat

merupakan sumber mata air bagi kekuasaannya yang kini "di

genggamnya" erat

erat. Bagai anak

kecil yang takut dan cemas kehilangan mainannya.

Jika politik massa mengambang ini dibiarkan terus hidup, maka tak ayal lagi yang akan

dimangsanya adalah kedaulatan rakyat!!! Rakyat hidup di tengah

tengah keburaman dan

ebekuan politik dan roh hidupnya yang paling utama, yaitu kodrat sosial politiknya, akan mati

terpencil.

Bukan suatu kebohongan, bahwa kerusuhan

kerusuhan massa yang mewarnai kehidupan politik

akhir

akhir ini

dimulai peristiwa berdarah 27 Juli 1996 hi

ngga peristiwa Pekalongan

tiada lain

karena rakyat sudah tidak memiliki lagi alat atau sarana politik yang tepat untuk

mengekspresikan sekaligus menyelesaikan problem

problem pokoknya. Dan jangan

terperangah, apabila janin

pembangkangan

ini suatu saat

akan berkembang menjadi raksasa

kemarahan rakyat yang meluluh

lantakkan mesin kekuasaan yang korup dan tidak demokratis.

Cita

cita akan terlaksananya partisipasi politik rakyat yang luas dan mandiri hanya akan menjadi

harapan kosong belaka, jika rakyat ter

us hidup di tengah

tengah gurun depolitisasi, di mana tidak

akan pernah ditemukan oase untuk mengobati rasa rindunya akan peran serta dalam proses

politik demi menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

Undang

Undang No 8 Tahun 1985 tentang Keormasa

n juga merupakan salah satu produk

undang

undang yang berdampak langsung pada matinya kehidupan demokrasi di Indonesia.

Karena undang

undang tersebut telah dengan semena

mena menentukan bahwa organisasi

kemasyarakatan masuk ke dalam teritori pembinaan peme

rintah. Dan celakanya lagi, pemerintah

memiliki wewenang membekukan dan membubarkan kepengurusan ormas, jika ormas tersebut

telah "disinyalir" melakukan aktivitas politik yang dilarang dalam undang

undang keormasan. Dan

betapa memuakkan bahwa tindakan pemb

ubaran ini dilakukan tanpa prosedur pengawasan

melalui jalur hukum. (Lihat pasal 12

13 UU No 8 tahun 1985).

Apabila kita bongkar lebih dalam lagi undang

undang keormasan ini, maka kita akan segera

menemukan satu lagi "pengingkaran" lain terhadap makna or

ganisasi dalam kehidupan

demokrasi. Ada satu ketentuan yang melarang ormas untuk berafiliasi ke sebuah partai politik

(Lihat Pasal 8). Di sini harus kami tegaskan bahwa kehidupan ormas sesungguhnya tidak bisa

dipisahkan dari partai politik. Karena bagaiman

apun juga, sekecil apapun ormas tersebut, dia

memiliki makna tersendiri dalam kehidupan politik dan demokrasi.

Sekali lagi harus kami tegaskan, bahwa tugas pokok dari sebuah partai politik tidak lain sebagai

alat/sarana untuk memperjuangkan dan membela k

epentingan massa pendukungnya dan untuk

memaksimalkan partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu

partai poltik mau tidak mau membutuhkan ormas sebagai adik seperjuangannya melebarkan

sayap organisasi, demi menangkap aspiras

i dan kepentingan di tiap

tiap sektor. Apabila kita

secara sadar memahami dan memaklumi pengertian ini, maka tidak bisa dibantah lagi bahwa

partai politik hanya bisa

sekali lagi kami tegaskan, hanya bisa melaksanakan peran dan

fungsinya secara maksimal

jika memiliki "adik seperjuangan," yaitu ormas yang bisa

diandalkan. Di bawah kekuasaan sebuah negara yang demokratis, partai politik memiliki

keleluasaan untuk senantiasa menawarkan program melalui ormas pendukungnya.

Namun, tidak berlebihan setelah

menilik materi dan substansi undang

undang keormasan

tersebut, jika kita sampai pada kesimpulan bahwa untuk kesekian kalinya partisipasi politik rakyat

melalui aktivitas organisasi, telah dibuntungi. Di bawah undang

undang keormasan yang sangat

tidak demo

kratis ini, ormas dipaksa berada di bawah ketiak penguasa. Akibatnya kebebasan

untuk hidup, sebagaimana mestinya sebuah organisasi yang didirikan untuk membela

kepentingan anggotannya, ikut dirampas.

Satu bukti lain dominasi negara/penguasa dalam konsep

undang

undang ini bisa kita lihat pada

penjelasan pasal 8 UU No.8/1985:

"... yang dimaksud dengan satu wadah pembinaan dan

pengembangan yang sejenis ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk

organisasi kemasyarakatan pemuda dalam satu w

adah yang disebut Komite Nasional Pemuda

Indonesia (KNPI), untuk organisasi kemasyarakatan tani dalam satu wadah yang sekarang

bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)."

Jelas sudah kini, bahwa ketentuan ini memang strategi korporatisasi rezim Or

de Baru, yang

secara jumawa hendak menguasai dan menundukkan semua kekuatan sosial politik rakyat ke

dalam sebuah wadah tunggal. Kehidupan politik secara umum mengandaikan adanya kompetisi

atau persaingan yang terbuka. Bisa kita bayangkan di tengah

tengah

masyarakat yang bersifat

plural dalam hal budaya dan kepentingannya dipaksakan hidup di bawah satu wadah organisasi

yang diberi izin hidup. Yang terjadi hanya kelesuan dan kebekuan politik, tanpa dinamika

pendorong atau inspirasi bagi kemajuan kehidupan de

mokrasi. Dengan demikian tak ada

satupun jaminan bahwa wadah tunggal tersebut mampu beroperasi secara maksimal dan efektif,

karena yang tergabung di dalamnya adalah pihak

pihak yang orientasi politik dan

kepentingannya berlainan. Tentu kami bisa memastikan

bahwa undang

undang keormasan ini

dibentuk tak lain hanya demi merusak dan mengucilkan gerak ormas dari kehidupan politik

praktis.

Kemudian tentang UU No.5/1985 mengenai Referendum. Sejak kelahirannya, undang

undang ini

memang diarahkan untuk memperkuat

sistem politik yang melindungi kepentingan penguasa,

yaitu sebagai konsesi terhadap tuntutan meninjau kembali pengangkatan ABRI secara

sewenang

wenang di dalam DPR. Pada saat itu, Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden

mengatakan bahwa jika sistem ters

ebut

pengangkatan ABRI secara sewenang

wenang di DPR

diubah, maka akan membahayakan keselamatan nasional. Alasannya selama ini kekuatan

yang konsisten melindungi dan menjaga konstitusi UUD 1945 adalah ABRI. Karena itulah

penguasa menyusun undang

unda

ng referendum untuk menjegal setiap usaha yang akan

menggantikan UUD 1945.

Secara teoretis, referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang

hal

hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri. Contohnya, kas

referendum di Quebec Canada, yang dipakai ketika muncul keinginan penduduk Quebec untuk

memisahkan diri dari Canada, atau referendum di Chil

tahun 1988 ketika rakyat diminta

pendapatnya apakah Jenderal Pinochet masih dikehendaki untuk memimpin atau har

us turun.

Sedang untuk kasus yang terjadi di Indonesia hal

hal seperti tersebut di atas masih belum

tersedia alat

alatnya atau masih belum diatur. Sehingga terang di mata kami, persoalan

referendum di Indonesia justru dimanipulasi untuk mempertahankan kepe

ntingan Penguasa.

II. Selama lima kali pemilu di Indonesia tak satupun yang demokratis.

Inilah salah satu dosa lima paket UU Politik rezim Orde Baru. Pemilu sejauh yang kami pahami

adalah metode yang demokratik untuk memilih wakil

wakil rakyat dalam lemba

ga perwakilan atau

parlemen, dan merupakan salah satu pranata konstitusional bagi perubahan hubungan

hubungan kekuasaan. Namun apakah memang demikian adanya drama pemilu selama rezim

Orde Baru berkuasa? Kami, dan tentunya seluruh rakyat Indonesia serta pen

gunjung di ruang

sidang, tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan bahwa pemilu di bawah rezim Orde Baru

telah menjadi mainan yang boros, sia

sia dan memalukan.

Boros, karena "Pesta Demokrasi" tersebut selalu menyedot dana yang besar. Sia

sia, karena

selama lima kali pemilu yang dilakukan rezim Orde Baru tak pernah sekalipun pemilu

mencerminkan kedaulatan rakyat sejati dan berkali

kali pula hasilnya selalu mengecewakan dan

menyakiti hati rakyat.

Memalukan! Apakah tidak memalukan apabila pemilu yang s

eharusnya milik rakyat, telah

dirampok oleh penguasa dan dijadikan alat legitimasi kekuasaannya lima tahun sekali.

Sekarang, untuk kesekian kalinya kami ingin mengajak rakyat dan para pengunjung di ruangan

ini, membuktikan bahwa undang

undang pemilu yang

berlaku sekarang sungguh tidak

demokratis. Sehingga, kita bisa dengan yakin berkata "Bagaimana sebuah pemilu bisa berjalan

secara demokratis, jika undang

undang yang mengaturnya tidak demokratis?"

Di dalam sebuah negara yang menjadikan demokrasi sebagai

imannya, seluruh warga negara

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan sederajat untuk mencalonkan diri sebagai wakil

rakyat di Parlemen. Namun yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian adanya. Setiap calon

legislatif, yang diajukan oleh masing

masing p

artai politik, harus terlebih dahulu melewati

"saringan" yang kriterianya pun sangat tidak jelas.

Taktik culas ini tiada lain merupakan usaha rezim Orde Baru, untuk menyeleksi wakil rakyat yang

bisa memenuhi selera penguasa, yaitu wakil rakyat yang oport

unis, yang ideologinya adala

uang dan jabatan, yang mau dipaksa untuk tunduk kepada penguasa. Dengan komposisi wakil

rakyat yang memiliki watak "njilat ke atas, nginjek ke bawah" seperti ini, maka penguasa bisa

tidur nyenyak, tanpa rasa gelisah akan adany

a kritik dan kontrol dari parlemen.

Dalam undang

undang itu, sebenarnya tidak satupun ketentuan yang mengatur tentang litsus

atau screening dalam pencalonan wakil rakyat. Pasal 19 menentukan bahwa seorang calon

dapat ditolak oleh panitia pemilihan kalau

ia tidak memenuhi syarat pasal 16. Pasal 16 hanya

menentukan syarat

syarat material seorang calon tanpa mencantumkan ketentuan litsus. Tetapi

pasal 19 ayat (5) menentukan bahwa tata cara pelaksanaan pencalonan akan diatur lebih lanjut

oleh peraturan pemeri

ntah. Di sinilah undang

undang pemilu memberikan kesempatan yang luas

kepada penguasa untuk intervensi secara sewenang

wenang demi kepentingan dan

kelanggengan kekuasaan mereka.

Akibatnya, keluarlah peraturan tentang litsus yaitu dalam PP No. 10/1995. Da

lam pasal 76 ayat 2

dikatakan bahwa

"Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengadakan

penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon anggota DPR/DPRD I,

DPRD II dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua PPI/P

PD I/PPD II."

Fakta ini merupakan bukti betapa UU pemilu yang berlaku sekarang ini sangat anti demokrasi

dan pilih kasih. UU Pemilu hanya mengatur hal yang umum saja, sehingga dengan demikian

penguasa dengan seenak udelnya memberikan interpretasi sepihak

dan tak mendasar.

Kaum buruh, kaum tani, pemuda, mahasisiwa, wartawan yang kami cintai, kepada siapa

perjuangan ini kami persembahkan,

Kebobrokan selanjutnya dari undang

undang pemilu adalah pada penyelenggaraan pemilu.

Dengan mata telanjang bisa kita l

ihat bahwa pejabat pemerintah/penguasa sangat dominan

dalam stuktur penyelenggaraan pemilu. Di dalam Undang

Undang Pemilu No 15 atau 1996

hingga Undang

Undang Pemilu No. 1 1985, ada satu pernyataan bahwa pemilihan umum

dilaksanakan oleh pemerintah di bawah

pimpinan presiden (ayat 1). Untuk melaksanakan pemilu

maka dibentuklah Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (ayat 3). Di

dalam Lembaga Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di

Jakarta, Panitia Pemilihan

Daerah Tingkat I yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Panitia

Pemilihan Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota wilayah administratif yang ditetapkan

setingkat dengan daerah tingkat I, serta Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di

Ibuko

ta Kecamatan dan Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap

tiap desa atau daerah setingkat desa.

Bukan secara kebetulan, apabila dari sini kami menyimpulkan bahwa undang

undang pemilu

yang sekarang ini dibentuk melulu hanya untuk memenangkan partai penguasa ya

itu Golkar.

Bagaimana tidak? Hampir seluruh struktur panitia dan penyelenggara pemilihan umum dikuasai

oleh birokrasi, yang notabene adalah wakil penguasa dan tentu saja orang

orang Golkar. Wakil

penguasa mulai dari Mendagri hingga lurah dijadikan Ketua

Panitia Pemilihan di wilayahnya

masing

masing. Kecurangan yang sangat menyolok adalah birokrasi penguasa dijadikan mesin

pemilu secara langsung. Bagaimana bisa dijamin panitia penyelenggara pemilu akan fair dan

bersih dari kecurangan, jika strukturnya dido

minasi oleh wakil

wakil dari Golkar. Tentunya di

bawah sumpah jabatan mereka mau tidak mau harus memenangkan Golkar sebagai partainya

penguasa.

Dalam undang

undang pemilu ini, partai politik selain Golkar berada dalam posisi tertindas dan

menjadi "peleng

kap derita" belaka. Meskipun dalam kenyataannya mereka dilibatkan dalam

pemilu, namun keterlibatan itu sangat kecil dan tidak bisa memaksimalkan peran mereka sebagai

alat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, kami yakin Rakyat dan pengunjung di ruangan ini a

kan

sependapat dengan kami, bila kami mengatakan:

"Dalam pemilu... di bawah syarat

syarat

undang

undang yang seperti sekarang ini, penguasa bertindak sebagai konseptor, pembuat,

pelaksana dan sekaligus sebagai pemenang tiada tandingan!"

Jangan pernah ber

mimpi dan berharap akan terjadi pemilu yang bebas, jujur, dan adil jika

undang

undang yang mengaturnya masih belum diubah. Tuntutan dan teriakan terhadap pemil